Tingkatkan Kualitas SDM Sulbar, PJ Gubernur Canangkan Bantuan Biaya Pendidikan Untuk 1.000 Orang

Tingkatkan Kualitas SDM Sulbar, PJ Gubernur Canangkan Bantuan Biaya Pendidikan Untuk 1.000 Orang

Admin
Senin, 14 Oktober 2024

 

Bahtiar Baharuddin, PJ Gubernur Sulawesi Barat.(Foto:*)

Jepamandar.com, Mamuju, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan alokasi bantuan biaya pendidikan untuk 1.000 orang pada tahun anggaran 2025. Inisiatif ini dicanangkan oleh Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut.


"Selain kepada masyarakat umum, termasuk dipertimbangkan bantuan biaya pendidikan bagi aparat Pemprov Sulbar S2 dan S3 agar aparat memiliki kompetensi yang selaras dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya," ujar Bahtiar, Senin 14 Oktober 2024.


Pentingnya peningkatan kompetensi aparat pemerintah diakui Bahtiar, mengingat mereka berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


"Sebagai pelayan masyarakat aparat harus terus menambah ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi terbaru," ungkap Bahtiar.


Amujib, Asisten III Setda Sulbar Bidang Administrasi Umum, menjelaskan bahwa penganggaran untuk biaya pendidikan ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan.


"Ini untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulbar dan memberikan askes bantuan pendidikan," kata Amujib.


Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkatkan kualitas pendidikannya.


"Jadi terkait dengan pemberian bantuan biaya pendidikan ini akan memberikan akses secara adil dan menyeluruh ke masyarakat," bebernya.


Amujib berharap bahwa masyarakat khususnya generasi muda bisa memanfaatkan fasilitas bantuan biaya pendidikan ini yang dicanangkan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin agar kedepan bisa meningkatkan kualitas SDM Sulbar.


"Dimana bisa mensejajarkan diri dengan SDM di provinsi lainnya," harapnya.


Saat ini, mekanisme dan kriteria objektif sedang disusun, Sehingga benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.(*)